Kemenpar Siapkan Tenaga Rescue Wisata Danau Toba

09.38

•

Daerah

Kayak akan menjadi bagian dari ikon wisata olahraga (sport tourism) Danau Toba, dan siap sebagai daya tarik kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dengan menggelar event International  Toba Kayak Marathon 2017, pada 28-30 Juli di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), 

Kementerian Pariwisata c.q Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga Rekreasi melalui workshop rescue rekreasi olahraga air untuk mensukseskan event tersebut dengan penyiapan tenaga rescue yang dilaksanakan di Balige selama dua hari pada 8-9 Maret 2017, diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari unsur PODSI, FAJI, PHRI, Komunitas pecinta kayak, jajaran SKPD Kabupaten  Tobasa, Basarnas Tobasa, dan mahasiswa.

Kegiatan difasilitasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini bekerjasaama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa, (Basarnas) Pos Siaga SAR Tobasa dan Komunitas Paddler Sumatra ini  sangat penting sebagai upaya menyiapkan fasilitas destinasi termasuk SDM dalam menyambut kunjungan wisatawan dunia saat berwisata di danau Toba, khususnya peserta event International Toba Kayak Marathon 2017 yang melibatkan sebagian besar pemain kayak mancanegara.

Narasumber workshop adalah Kepala Dinas Budpar Tobasa, Kepala Bidang Pengembangan Wisata Konvensi, Olahraga dan Rekreasi Kemenpar, Ketua PHRI Tobasa, Ketua PADDLER Sumatra dan Kepala Pos Siaga SAR Danau Toba (BASARNAS).

Workshop dibuka oleh Bupati Tobasa, Darwin Siagian, dalam sambutannya menyatakan Tobasa mendukung kegiatan ini karena tidak ingin tertinggal dengan gerak cepatnya pemerintah pusat dalam mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berdaya saing dunia.

“Kita tidak mau ketinggalan, kalau bandara Silangit sudah siap menjadi bandara internasional, dan kemudian bandara  Sibisa rampung diperlebar, kita sudah punya event kayak mulai sekarang, sehingga ada target yang akan dicapai kelak event ini harus bertaraf internasional sebagai calander of event tahunan, “kata Darwin Siagian saat membuka workshop (8/3).

Pada kesempatan yang sama Dananjaya Axioma mewakili Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Kemenpar mengungkapkan, bahwa Kemenpar komit mendukung Danau Toba sebagai bagian dari 10 destinasi prioritas. “Kita seyogyanya bergerak bersama, seluruh elemen di Kab. Tobasa merespon dan mendukung  event International Toba Kayak Marathon yang diperkirakan dihadiri 300 an kayaker mancanegara bersama penggembira berkunjung ke Danau Toba,” kata Dananjaya Axioma.

Dananjaya menambahkan bahwa event ini merupakan peluang emas untuk direspon positif karena akan menggerakan perekonomian. “Kami dari pemerintah pusat mendukung event itu melalui kegiatan fasilitasi ini untuk menyiapkan segala sesuatunya agar memenuhi standar penyelenggaraan yang baik karena melibatkan peserta dari luar negeri,” tambah Dananjaya.

Menurut  Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Ultri Simangunsong dukungan masyarakat diharapkan untuk merubah Tobasa yang siap menyambut tamu dengan menghidupkan kembali 5 hal yang pernah dipegang dulu yakni Paias Rohamu, Paias Badanmu, Paias Bajumu, Paias Jabumu, dan Paias Halamanmu. Ungkapan itu berarti ajakan  untuk bersihkan hati, tubuh kita, pakaian kita cara berpenampilan kita, bersih rumah bersihkan halamannya.

“Itulah modal kuat menyambut tamu, mengubah mental raja menjadi mental perhobas atau pelayan, sikap melayani tamu yang harus diangkat,” ungkap Ultri.

Pada kegiatan hari kedua, dilakukan simulasi rescue tentang penyiapan dan penanganan terhadap pemain kayak yang mengalami permasalahan baik bersifat teknis maupun non teknis, bahkan terjadinya suatu kecelakaan yang menimpa kayaker.

Simulasi berlangsung di Pantai Bul Bul Tobasa yang berpasir putih, kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Pos Siaga SAR Danau Toba Torang Silahaean didampingi Ketua Paddler Sumatra Carles Simson Panjaitan dan para instruktur.

ara peserta pelatihan yang dibagi dalam kelompok sangat antusias dan bersemangat menjalankan instruksi karena terpilih untuk menjadi petugas rescue bagi kayaker atau wisatawan, apalagi pelatihan ini diselenggarakan untuk yang pertama atas fasilitasi Kementerian Pariwisata dalam rangka menyiapkan tenaga terampil rescue agar wisatawan aman dan nyaman beraktivitas rekreasi olahraga di Danau Toba. Semoga ... Horas. 

READ MORE

Polrestabes Medan Kalah Praperadilan, Kapolda Langsung Evaluasi Penyidik Polri

09.36

•

Daerah

Pascadimenangkannya gugatan Prapradilan, Siwaji Raja di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel langsung melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi seluruh penyidik Polrestabes Medan, Senin (13/3/2017).

“Saya baru dengar dari Kapolrestabes Medan kalau Prapradilan tersangka Siwaji Raja dikabulkan majelis hakim PN Medan. Karena itu saya akan melakukan evaluasi pada penyidik,” kata Kapolda. 

Menurut Kapolda, majelis hakim yang mengetok palu dan memenangkan gugatan Siwaji Raja itu tidak memahami bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik. Namun demikian, Kapolda juga akan segera mengevaluasi bukti-bukti yang saat ini telah dimiliki penyidik.

“Saya kira, hakim yang memutus gugatan itu tidak atau belum memahami bukti-bukti yang dimiliki penyidik. Karena itu kami akan melakukan evaluasi pada alat bukti yang saat ini kami miliki,” ujarnya.

Meski telah dikalahkan dalam sidang Prapradilan, mantan Ajudan Presiden RI ke enam itu mengaku, kalah menang itu merupakan hal yang biasa saja dalam sistem peradilan. “Itu hal biasa, tidak ada yang luar biasa meski kita (Polri) kalah di PN Medan,”terangnya.

Ditanya mengenai adanya kekecewaan dari pihak keluarga korban (Indra Gunawan Alias Kuna, 45) dan  menuding penyidik Polrestabes Medan tidak serius dalam mengusut kasus itu. Sebab, penyidik tidak menyajikan alat bukti yang kongkrit. 

Kemudian, penyidik juga tidak menghadiri proses persidangan gugatan Prapradilan tersebut. Namun, Kapolda menjawabnya dengan santai. “Itu hak dari keluarga korban, silahkan tanyakan balik pada keluarga korban itu,”ungkapnya.

Dilain pihak, Kawida, istri Indra Gunawan Alias Kuna, yang tewas ditembak di depan tokonya sendiri di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat mengaku sangat kecewa pada pihak Kepolisian. Sebab, pernyataan Kapolda Sumut dan Kapolresta Medan yang mengaku telah memiliki bukti-bukti yang sangat kuat ternyata hanya
‘cerita’ saja. 

“Kami sangat kecewa, meskipun pihak Kepolisian mengaku telah berjibaku dan bekerja keras dalam mengungkap pembunuh suami saya. Tetapi hari ini kami sangat terpukul dengan dimenangkannya gugatan prapradilan otak pelaku di PN Medan,”kata Kawida didampingi Juru Bicara keluarganya Bayu Subronto kepada KORAN SINDO.

Selain itu, sambung Kawida, 10 saksi yang akan diajukan pihak Kepolisian baik dalam persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan dikirim ke Jaksa juga tidak dilakukan. “10 Saksi yang disebutkan itu ternyata hanya cerita saja, tidak ada
realisasi dan tidak ada saksi yang disebutkan itu,”ujarnya.

Kemudian, sambung dia, penyidik Kepolisian juga tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak keluarga korba. “Sejak kejadian itu hingga sekarang, kami tidak ada menerima surat SP2HP dari pihak Kepolisian. Itu makanya kami tidak mengetahui apa hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan
penyidik,” kata Bayu Subronto menambahkan.

Lalu, keterangan saksi sekaligus tersangka bernama Zohendral alias Zen (41) yang menyebut tersangka Rawi yang tewas ditembak saat penangkapan secara bersama-sama menemui tersangka Siwaji Raja di suatu tempat sebelum mengeksekusi korban.

“Tersangka Zen itu bersama Rawi bertemu dengan Siwaji Raja sebelum mengeksekusi korban. Tetapi, di sidang Prapradilan itu tersangka Zen tidak dihadirkan. Dan pengakuan tersangka Zen itu juga sudah banyak beredar di Media. Sebab, salah satu media televisi sempat menyiarkan pengakuan tersangka ini,”ungkapnya.  

READ MORE

Tunjangan PNS Kota Bandung Dinaikkan, Minimal Penghasilan Rp5 Juta

09.33

•

Daerah

Pemkot Bandung sudah menaikkan tunjangan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga penghasilan golongan terbawah di Pemkot Bandung minimal Rp 5 juta.

Hal itu dikemukakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai rapat pimpina di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana Senin (13/3/2017). "Jadi di Bandung ini sudah membuat sistem disiplin baru dengan tunjangan penghasilan PNS tidak ada lagi sistem honor," ujar pria yang karib disapa Emil tersebut.

Emil mengatakan untuk golongan terendah PNS di Kota Bandung minimal akan mendapat penghasilan Rp 5 juta. "Minimal Rp 5 juta yang paling bawah dan sampai ke level eselon kepala dinas bisa sampai Rp 40 juta. Jadi artinya sudah sangat sejahtera untuk ukuran pendapatan ASN (aparatur sipil negara/ PNS)," terang Emil.

Dengan besaran tunjangan bagi PNS tersebut, lanjut Emil, diharapkan PNS bisa lebih maksimal bekerja dan tidak macam-macam.

"Jadi artinya sudah sangat sejahtera untuk ukuran pendapatan ASN. Jadi kalau macem-macem keterlaluan lah, ini sudah lebih efektif dilakukan," tegasnya. 

READ MORE

Tim Saber Pungli Sikat Pungutan Liar Pelabuhan Nunukan

09.31

•

Daerah

Tim Saber Pungli Polres Nunukan Kalimantan Utara membekuk dua oknum pegawai PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Dua pegawai Pelni ini diduga kerap melakukan pungutan liar dalam pemuatan bagasi penumpang di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 

"Kejadian pada hari Minggu (12 Maret) lalu terhadap pungli ongkos over bagasi dan muatan palka KM Lambelu,” kata Kepala Polres Nunukan, Ajun Komisaris Besar, Pasma Royce saat dihubungi, Senin, 13 Maret 2017.

Modus pegawai harian lepas Pelni Nunukan ini, menurut Pasma, terkait penetapan biaya over bagasi penumpang berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta. Sedangkan biaya barang di palka ditetapkan berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. "Mereka tidak memberikan bukti kwitansi pembayaran. Diduga uang ini untuk keperluan pribadi,” katanya.

Pasma menduga, praktek pungli sudah berlangsung bertahun tahun di Palabuhan Tunon Taka Nunukan. Pungli ini sudah sangat meresahkan masyarakat Nunukan. 

Atas kejadian praktek korupsi ini, tim Sabes Pungli Nunukan membekuk dua tersangka yakni Syamsul Bachri 65 tahun dan Mahrup, 47 tahun. Dari tangan keduanya, Polisi menyita barang bukti uang pungli sebesar Rp 9,4 juta dan Rp 6,4 juta. 

“Kami juga menyita barang bukti lain bukti kejahatan seperti boking muatan palka, tiket bagasi, stiker pelni nunukan dan seragam PT Pelni,” ujarnya.

Hingga saat ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Nunukan masih memeriksa dua tersangka dalam pengembangan penyidikan. Keduanya dikenakan ketentuan pasal Undang Undang Anti Korupsi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.  

READ MORE

Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

09.28

•

Daerah

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia. "Pak Gubernur sedang berada di Jakarta dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, salah satu agendanya membahas Freeport," kata Sekretaris Daerah Papua TEA Heri Dosinaen di Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 maret 2017.

Heri mengemukakan itu di hadapan sekitar 300 demonstran di halaman kantor gubernuran. Mereka yel yel mendukung pemerintah pusat dan daerah melawan sikap perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia.

"Atas nama gubernur, saya sampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Saya sampaikan mohon maaf Pak Gubernur setelah buka Sidang Sinode di Papua Barat, langsung ke Jakarta," katanya.

Persoalan terkait PT Freeport, kata dia, bukan baru kali ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam era kepemimpinan Lukas Enembe. "Namun, sejak Pak Gubernur Papua dilantik pada 13 April 2013, ada 17 poin yang disampaikan kepada Freeport yang harus dilaksaaakan, antara lain terkait pembangunan smelter di Papua," katanya.

Selain itu, kata Heri, gaji para karyawan PT Freeport harus dibayarkan harus lewat Bank Papua. "Termasuk Freeport harus buka kantor di Papua dan pengelolaan bandara di Timika yang dikuasai oleh Freeport dikembalikan ke Pemda Papua," katanya.

Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe juga meminta agar pajak air permukaan yang dipakai selama ini harus dibayar sebagaimana putusan sidang di Jakarta.

"Selain itu pajak air permukaan yang diminta harus dibayar oleh Freeport dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak gubernur. Masyarakat Papua harus berani perjuangkan. Jadi sekali lagi mari kita bergandengan tangan dari Sorong sampai Merauke, harus bersatu padu. Papua harus bangkit maju dengan kekayaan alam," kata Heri.

Para demonstran yang dikoordinir Amir Madubun, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua Kundrat Tukayo dan wakil dari masyarakat adat Ondofolo Oktovianus Monim. 

READ MORE

APBD 2017 Rp.5,4 Triliun disepakati Pemkot Bekasi dan DPRD

11.46

•

Daerah

Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menyepakati besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 senilai Rp 5,4 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi usai Rapat Paripurna pengesahan Raperda APBD 2017.

"Nilainya itu kurang lebih Rp 5,4 trilliun dan kita ambil dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2016 yang diprediksi sekitar Rp 800 milliar lebih untuk menutupi pembiayaan lainnya" ujarnya.

Rahmat Effendi melanjutkan, penetapan ini juga dilakukan karena telah adanya perintah dari Presiden RI, Bappenas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk percepatan pembangunan. "Pekerjaan yang 2017 itu harusnya ditarik ke akhir tahun. Tetapi kita 2016 akhir ini baru memulai, sehingga 1 Januari 2017 itu kita lelang agar percepatan pembangunan itu bisa terwujud untuk Kota Bekasi," ungkapnya.

Meskipun sempat ada beberapa pandangan politik yang disampaikan oleh fraksi PDIP dalam sidang paripurna, walikota bekasi tersebut menegaskan hal itu merupakan hak politik tiap partai.

"Itu pilihan politik FPDIP, kita hormati keputusan PDIP. Tapi faktanya 2/3 lebih dari seluruh anggota DPRD menyetujui tentang proses pengesahan APBD dan itu kita anggap bahwa anggota DPRD menyetujui. Tinggal memunggu verifikasi gubernur dan masuk lembaran daerah," ujarnya.  

READ MORE

Wartawannya Ditangkap, Robiansyah Angkat Bicara

10.58

•

Hukum

Jakarta, LIBASS - Terkait penangkapan wartawan Media Koran Penyelidik Korupsi (KPK), Robiansyah selaku Pemimpin Redaksi angkat bicara.

Robiansyah

Dirinya menyesalkan hal tersebut karena penangkapannya penuh dengan kejanggalan.

(Baca: Diduga Gusar Dipublikasikan Dugaan Korupsi ADD/DD, Kades Sama Bahari Diduga Jebak Wartawan)

Terkait penangkapan tersebut Robiansyah akan menempuh jalur hukum. Dan bila ada oknum yang ketahuan menerima dugaan suap dari sang kades, dirinya akan melaporkan hal ini ke Propam Mabes Polri.

“Saya tidak terima penangkapan ini, karena hal ini saya anggap sebagai penjebakan terhadap anak buah saya,” ujar Robi saat dimintai keterangan.

Menurutnya, dugaan penjebakan ini terjadi karena wartawannya telah memberitakan dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kades Sama Bahari.

“Saya akan teruskan dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kades Sama Bahari berinisial RS ke Komisi Penyelidik Korupsi (KPK), dan ke Presiden RI,” tambahnya.

Menurutnya, kinerja Polres Wakatobi juga patut dipertanyakan karena telah menahan wartawannya lebih dari 1x24 jam dan telah menahan telpon seluar dan kartu wartawan milik wartawan Media KPK.

“Saya akan mempertanyakan lebih lanjut ke Polres Wakatobi kenapa wartawan saya ditahan karena dasar hukumnya hanya menerima laporan kades, sampai wartawan saya harus mendekam di Polres Wakatobi lebih dari 1x24 jam,” tutupnya. (mw)

READ MORE

Diduga Gusar Dipublikasikan Dugaan Korupsi ADD/DD, Kades Sama Bahari Diduga Jebak Wartawan

10.56

•

Hukum

ILUSTRASI

Wakatobi, LIBASS - Aduan masyarakat Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi yang terhimpun dalam Forum Solidaritas Masyarakat Bersatu ke Kejaksaan Kabupaten Wakatobi atas dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kepala Desa (kades) Sama Bahari berinisial RS membuat sang Kades gusar karena aduan tersebut selain disampaikan ke Kejaksaan, juga dipublikasikan lewat media cetak.

(Baca: Diduga Korupsi ADD/DD 2014-2016, Oknum Kades Sama Bahari Dilaporkan Masyarakat )

Alhasil, sang Kades diduga menjebak wartawan sebuah media cetak nasional Media Koran Penyelidik Korupsi (Media KPK) yang berkantor di Jakarta.

Menurut informasi yang didapat, penjebakan terjadi saat dua orang wartawan media tersebut ditelpon sang kades untuk menemuinya di sebuah losmen. Saat akan beranjak pulang, kedua wartawan tersebut diselipkan uang dikantong belakang oleh sang kades dengan dalih untuk ongkos pulang.

“Saat kami beranjak pulang setelah menemui RS (Kades-red) di sebuah losmen sesuai permintaanya, tiba-tiba saya diselipakn uang di saku belakang olehnya, katanya untuk ongkos pulang,” ujar Heri Saputra salah satu korban dugaan penjebakan kepada LIBASS.

Selang beberapa menit, mereka (wartawan media KPK-red) disergap polisi dari Polres Wakatobi dengan dugaan pemerasan.

Menurut Mintarno, SH dair JM Partners mengatakan tindakan yang dilakukan oknum Kades Sama Bahari, RS adalah suatu tindakan dugaan penyuapan karena wartawan tersebut telah memberitakan dugaan korupsi sang kades yang telah dilaporkan ke Kejaksaan oleh masyarakat.

“Justru hal yang dilakukan dia (kades-red) adalah tindakan penyuapan agar tindak pidana korupsinya tidak tercium awak media,” ujar Mintarno melalui sambungan telepon selular. (mw)

READ MORE