Pemerintah Bentuk Satgas Saber Pungli dipimpin Wiranto

09.24

•

nasional

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Tanggal 20 Oktober 2016, dan di tindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016

Penggerak utama Satuan Satgas ini akan lebih dititik beratkan pada POLRI, sementara itu Wiranto di tunjuk sebagai penanggung jawab operasi. Kementerian Koordinator PolHukam dan POLRI nantinya akan dibantu Kementerian atau lembaga-lembaga yang terkait.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Wiranto agar Satuan Tugas ini dapat bekerja dan menyentuh keseluruh lapisan masyarakat yang selama ini dirugikan karena Pungutan Liar (Pungli) untuk memudahkan masyarakat melaporkan adanya Pungli, pemerintah juga akan membuka system laporan online. Presiden Jokowi sangat yakin satuan tugas yang dibantu system online akan bisa menjangkau masyarakat dipusat sampai daerah untuk dapat melaporkan adanya Pungutan Liar secara cepat sehingga bisa langsung ditindak lanjuti.

SATGAS SAPU BERSIH PUNGLI PUNYA WEWENANG TANGKAP TANGAN

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Jumat 28 Oktober 2016 bertempat dikantor Kementerian Koordinator PolHukam Wiranto seusai mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Satgas ini dibentuk untuk misi Pemberantasan Pungli yang menjadi aspek utama pada tahap pertama paket kebijakan hukum pemerintah.

Menurut Wiranto, informasih hukum yang tengah dikerjakan menyoroti sejumlah pilar utama, salah satunya penataan regulasi dalam rangka peningkatan propesionalitas penegak hukum

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli ditugaskan untuk memberantas Pungli dengan mengoptimalkan Personil, Satuan kerja,  dan sarana yang ada, yang meliputi personel yang ada di Kementerian Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Wiranto menjelaskan bahwa ada empat pungsi Satgas Saber Pungli yaitu Intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta Justisi ( Peradilan). Satgas juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), tegasnya.

Tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

·        Membangun   sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

·        Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi

·  Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar

·        Melakukan operasi tangkap tangan;

·   Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

·      Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

·        Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Satgas Saber Pungli secara mendasar terdiri atas delapan kementerian dan lembaga, termasuk unit-unitnya yang berada di daerah. Delapan kementerian dan lembaga itu adalah Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman RI, Badan Intelijen Negara, serta Polisi Militer TNI. (Red) 

READ MORE

Mendikbud : Ujian Nasional Tak Perlu Dilaksanakan Setiap Tahun

09.18

•

nasional

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya siap melakukan kajian terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) karena bagi pemetaan tidak perlu diadakan setiap tahun.

"UN tidak harus setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Sejak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, lanjut dia, tingkat signifikansi UN semakin berkurang. Siswa-siswa juga tidak lagi melakukan kecurangan, karena UN bukan lagi penentu kelulusan.

"Sekarang ini fungsi UN hanya untuk pemetaan. Untuk menentukan mana sekolah yang memenuhi standar kualisifikasi pendidikan dan mana yang tidak. Ini yang kita kaji, apakah UN itu perlu setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dari hasil pemetaan itu, maka didapat dua jenis sekolah yakni sekolah yang melakukan terobosan dan sekolah yang belum memenuhi standar.

Menurut dia, sekolah yang melakukan terobosan itu nantinya akan membimbing atau melakukan pendampingan terhadap sekolah yang belum memenuhi standar tersebut.

"Nanti tergantung kebutuhan sekolah itu, kurangnya dimana. Sedangkan untuk sekolah yang sudah melakukan terobosan, nanti akan kita berikan penghargaan," papar dia. Selama ini, sambung dia, pelaksanaan UN dilakukan setiap tahun, namun hasil pemetaan yang didapat dari UN itu tidak dimanfaatkan.

"Dana yang digelontorkan untuk Ujian Nasional tersebut lebih dari Rp500 miliar," katanya.

Mendikbud mengatakan lebih baik dana tersebut digunakan untuk perbaikan sekolah rusak maupun peningkatan kompetensi guru. Meski demikian, pihaknya akan melakukan kajian internal mengenai pelaksanaan UN karena melibatkan banyak pihak. Dalam waktu dekat akan dirumuskan hasil kajian tersebut. 

READ MORE

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menjanjikan !!

08.53

•

nasional

Terhitung dari tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, Para Pasangan Calon Kepala Daerah telah mendapat lampu hijau untuk mulai berlaga  di Pilkada. Peraturan kampanye telah ditetapkan, dan setiap pasangan calon peserta dan tim pemenangan masing-masing calon wajib mematuhi peraturan dan rambu-rambu yang ada, kalau tidak tentu akan disentil Badan Pengawas Pemilu

Pasangan calon pasti akan menggunakan segala daya upaya untuk menarik simpati pemilih, akan tetapi tidak semua cara dihalalkan dilakukan karena ada aturan yang membatasinya. Badan Pengawas Pemilu akan terus mengawasi dan segera bertindak jika ada pasangan Calon Pilkada yang melanggar rambu-rambu kampanye. Kesuksesan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  akan membawa negara ini semakin dewasa dalam berdemokrasi.

Kampanye dalam Pilkada merupakan sesi memperkenalkan pasangan calon kepada para pemilih. Kelebihan dan kemampuan para calon Kepala Daerah ditonjolkan demi menarik simpati guna memperoleh sebanyak-banyaknya suara pemilih.

Dalam kampanye tidak jarang terjadi saling serang menyerang antara kubu calon yang satu dengan kubu calon yang lainnya untuk melemahkan dukungan pemilih kepada calon lawannya. Serangan berupa kritik kinerja tanpa isu SARA sebenarnya sah-sah saja, asalkan kritik-kritik tersebut didasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan, dan bukan tuduhan-tuduhan berbau fitnah yang mengarah kepada kampanye hitam.

Kampanye hitam sangat membahayakan demokrasi di negeri ini, karena akan menimbulkan atmosfer demokrasi yang tidak sehat dan tidak kondusif, serta berujung kepada pertengkaran, kekacauan dan kekerasan.

Demokrasi yang susah payah sudah kita bangun selama ini, akan porak poranda sekejap mata, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kampanye hitam.

Pendiri bangsa ini dan seluruh masyarakat Indonesia tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, kecuali orang-orang yang ingin bangsa ini terpecah belah dan hancur berkeping-keping.

Mereka yang tidak menginginkan bangsa ini kokoh dan bersatu, akan bertepuk tangan melihat rakyat gontok-gontokan, ribut satu sama lain, dan mereka merasa puas jika bangsa ini tidak berkembang dibawah payung persatuan dan kesatuan.

Guna menghindari kekacauan yang ditimbulkan oleh kampanye hitam, telah di ingatkan dan dihimbau kepada setiap kubu para, calon peserta untuk mengedepankan kampanye positip. Masyarakat pemilih akan lebih tertarik jika calon peserta mengedepankan adu program kerja yang akan dilaksanakan setelah terpilih. Hal ini jauh lebih baik dilakukan sehingga tentunya akan didapatkan Kepala Daerah yang lebih unggul. Masyarakat telah lebih pintar dan jeli untuk menjatuhkan dan menetapkan pilihan nya.    

Demokrasi melalui Pilkada sepatutnya disambut dengan sukacita sebagai pesta yang menggembirakan, bukan sebaliknya perang yang menakutkan. Perbedaan pilihan harus dapat kita terima dan kita hormati, dan bukan untuk memutus hubungan kekeluargaan atau menimbulkan perpecahan.

Mengajak boleh-boleh saja, asal tidak memaksa apalagi paksaan tersebut disertai ancaman yang tentunya akan memicu pertikaian diantara pendukung-pendukung para calon Kepala Daerah. Pasangan para calon Kepala Daerah kita harapkan memiliki sifat-sifat kenegaraan yang akan terlihat selama kegiatan kampanye berlangsung.

Pasangan para calon yang memiliki sifat kenegaraan akan lebih mampu mencerahkan masyarakat, akan hal rencana konkret program yang membawa daerahnya untuk meraih kesejahteraan seluruh warganya.

Pelaksanaan demokrasi yang berhasil, seyogianya akan menghasilkan kepala-kepala daerah yang semakin berkualitas  dan berintegritas tinggi, yang tentunya diharapkan daerah-daearah akan berkembang pesat, dan membawa negeri tercinta ini kejajaran negara maju.

Mari kita dukung Pilkada serentak 2017secara umum agar berlangsung lancar, sukses, damai, bermartabat dan demokrasi, Merdeka (red) 

READ MORE

Budi Karya Sumadi resmi menggantikan Jonan sebagai Menteri Perhubungan

09.05

•

nasional

Kini Budi Karya Sumadi resmi menggantikan jabatan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan. Nama Budi memang sempat mencuat bakal dicalonkan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014.

Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini memulai kariernya pada 1982, sebagai Arsitek Perencana pada Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya.

Pria kelahiran 18 Desember 1956 ini, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Setelah menjadi bos BUMD Jakarta, Budi diangkat menjadi direktur utama PT Angkasa Pura (AP) II saat kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Selama memimpin 13 bandara, Budi terus meningkatkan pelayanan, khususnya di Bandara Soekarno Hatta. Terakhir, yakni pembangunan Terminal 3 Ultimate yang sempat ditunda pengoperasiannya, lantaran dinilai Kemenhub belum memenuhi standar pengoperasian bandara.
Lulusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) ini dinilai telah berhasil memegang sejumlah mega proyek Ibu Kota Jakarta.
Di antaranya revitalisasi taman kota waduk Pluit dan waduk Ria-Rio, penyelesaian rusunawa di Marunda, serta proyek Electronic Road Pricing (ERP).

READ MORE

Presiden Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet Jilid II, Ini Nama-nama Menteri Baru

11.51

•

nasional

Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (27/7/2016).
Sebelum mengumumkan daftar nama menteri baru, Presiden menjelaskan kondisi yang dialami Indonesia dan apa yang harus dilakukan di masa depan.


Berikut daftar kementerian/lembaga yang dilakukan perubahan pimpinan:
1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
3. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo
4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
5. Menteri Pendidikan Nasional Muhajir
6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto
8. Menteri ESDM Archandra Tahar
9. Menteri PAN RB Asman Abnur
10. Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong

READ MORE

Hati-hati Kartu BPJS palsu, komisi IX bentuk panitia khusus pemberantasan pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan

10.53

•

nasional

Terungkapnya kasus BPJS Kesehatan palsu di Jawa barat membuat ketua dewan perwakilan rakyat Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin akan mendesak komisi IX bentuk panitia khusus nantinya panja khusus ini akan terlibat dalam pemberantasan pemalsuan di sektor kesehatan khususnya BPJS palsu 

"bila perlu mungkin kalau seperti ini kejadiannya karena pasokan nya kebanyakan di sektor kesehatan ya selain apa sekarang panja sebagaimana kemarin kita sudah putuskan ya bila perlu pansus lah" ujar Ade Komarudin Ketua DPR RI. Ketua komisi IX DPR RI Dede Yusuf tuntut dewan pengawas BPJS telusuri kasus ini hingga tuntas

"kami akan menegur managemen BPJS Kesehatan bahwa program sosialisasi ini belum berhasil sampai ke level tingkatan terbawah yang kedua di BPJS ini kan ada yang namanya dewan pengawasan BPJS nah ini juga adalah tugas dewan pengawas BPJS untuk melakukan penelusuran sampai sejauh mana apakah melibatkan oknum-oknum apakah melibatkan menejerial ataukah melibatkan pejabat-pejabat tertentu ini harus di telusuri juga" ujar Dede Yusuf Ketua Komisi IX DPR RI.

Sementara itu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengungkap oknum penyedia kartu BPJS kesehatan palsu di desa kerta jaya kabupaten Bandung barat namun BPJS juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus kartu BPJS sendiri tanpa melalui calo masyarakat bisa mengecek keaslian kartu dengan menelepon layanan umum BPJS

pengecekan juga dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang atau kantor layanan operasional kabupaten kota melalui website BPJS ataupun lewat aplikasi yang di unduh pada google store berbasis android kasus kartu BPJS kesehatan palsu terungkap setelah ratusan warga di desa kerta jaya padalarang kabupaten Bandung barat mengadu ke kepala desa kartu BPJS kesehatan yang mereka miliki tidak terdaftar dalam sistem komputer di puskesmas maupun rumah sakit saat akan berobat

READ MORE

Bikin SIM Ribet, Salah Satu PR Kapolri Baru

09.33

•

nasional

JAKARTA – Pergantian Kapolri dari Jenderal Badrodin Haiti kepada Jenderal M. Tito Karnavian membawa harapan baru. Salah satunya, dalam hal pelayanan publik yang merupakan ujung dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, seperti dijanjikan Tito.

Banyak sudut dalam pelayanan yang dikeluhkan masyarakat selama ini, meskipun sudah berkali-kali dilakukan perbaikan. Dalam hal pembuatan SIM misalnya, masih banyak ditemui keluhan. Calo yang berkeliaran memang sudah banyak berkurang, tetapi dari pengakuan berbagai pihak, praktek percaloan masih banyak terjadi, yang justru dilakukan oleh petugas kepolisian sendiri. Tidak jarang seseorang yang akan membuat SIM A atau C harus mengeluarkan dana Rp 400 ribu sampai Rp 700 ribu. Angka ini jauh dibanding biaya resmi yang hanya Rp 155.000.

Padahal, minat masyarakat untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) begitu besar, karena merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang untuk mengemudi kendaraan, baik roda dua dan roda empat. Namun, untuk memperoleh SIM tersebut ternyata tidak mudah. Untuk bisa cepat lulus tes teori dan praktek, tidak mudah tanpa ada 'bantuan'.

Fajar (25), salah seorang warga asal Halim, Jakarta Timur mengatakan, dirinya sudah tiga kali melakukan tes teori untuk memperoleh SIM C, namun belum lulus juga. Padahal menurutnya, soal-soal yang diberikan dalam tes tersebut tidak terlalu sulit dan sejak pertama kali tes soalnya tidak pernah berubah. Waktu tes pertama nilainya 14, terus kemarin 15, dan sekarang 17. “Padahal saya ngisinya sama saja, soal-soalnya juga lumayan mudah, tetapi tetap tidak lulus," kata Fajar saat ditemui di Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (12/07).

Fajar mengatakan, pihak kepolisian di kantor Samsat juga tidak memberi penjelasan detail mengenai tata cara tes teori yang diberikan. Petugas hanya menginformasikan jika nilai yang diperoleh kurang dari 21 dari 30 soal maka dinyatakan gagal. Ia juga mengaku bahwa tidak pernah mengetahui bahwa tes teori menggunakan komputer. Padahal di depan pintu masuk/tempat pendaftaran dipasang banner ukuran cukup besar yang menginformasikan bahwa tes teori dengan menggunakan komputer.

"Kalau tes pakai komputer katanya langsung dikasih tahu jawaban yang salahnya. Tetapi kalau yang manual saya hanya diberi tahu nilainya saja, tetapi ketika pendaftaran saya tidak diberi tahu bahwa ada tes yang menggunakan komputer. Jadi saya tidak pernah tahu mana saja soal yang salah dan apa jawabannya," kata Fajar.

Hal serupa  juga diungkapkan oleh Supardi Setiawan, warga asal Durikepa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seperti Fajar yang ingin membuat SIM C, sudah dua kali mengikuti tes teori namun belum lulus juga. "Gimana mau dapat SIM, kita tes aja seperti dipersulit begini. Sudah dua kali tes tapi tidak lulus dan tidak ada penjelasan yang jelas soal-soal mana saja yang salah," katanya.

Keluhan pembuatan SIM yang terkesan dipersulit oleh oknum anggota Polisi sudah menjadi rahasia umum. Karena hampir semua orang yang datang pertama kali untuk membuat SIM selalu gagal di awal tes teori. Bahkan ada yang harus mengulang hingga 9 sampai 10 kali.

Mereka yang lulus dengan cepat mayoritas mendapat 'bantuan' dari petugas setempat. "Anak saya tahun lalu juga buat SIM  tapi langsung dibantu polisinya, jadi sehari bikin langsung selesai," kata seorang ibu asal Ciracas yang enggan disebut identitasnya.

Dia mengakui bahwa jasa calo sudah mulai berkurang. Namun, tiba-tiba ada polisi yang datang menawarkan bantuan untuk membuat SIM. "Waktu itu anak saya diminta bayaran Rp 700 ribu untuk membuat SIM C," katanya.

Selain pembuatan SIM, memperpanjang SIM juga menjadi masalah tersendiri. Padahal, Kepolisian sebelumnya sudah meluncurkan SIM Online yang bertujuan untuk mempermudah perpanjangan SIM. Namun, di kantor Samsat ini, perpanjangan SIM justru memakan waktu lebih lama.  "Saya sama suami sudah datang dari jam 10 untuk perpanjang SIM B, tapi sampai  jam 2 siang belum selesai juga," kata Siti, warga asal Cipayung, Jakarta Timur.

Salah seorang petugas kepolisian di Samsat Jakarta Barat mengatakan,  lamanya tes teori tergantung dari orang tersebut dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Menurutnya, jika mereka paham mengenai aturan lalu lintas maka akan dengan mudah dikerjakan.

Kalau soal hasil yang dibagikan tanpa ada penjelasan detil itu karena warga yang datang untuk membuat SIM sangat banyak. Dalam sehari bisa mencapai 500 orang. “Jadi kami tidak mungkin menjelaskannya satu per satu karena akan memakan banyak waktu," katanya.

Dia menyangkal mengenai tes teori yang tidak bisa dilakukan dengan komputer. Dikatakan, tes melalui komputer bisa dilakukan namun jumlah perangkatnya terbatas. Di Satuan Pelaksana Adiminstrasi SIM (Satpas) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, komputer yang tersedia hanya sekitar 120 unit. Namun kapasitas pemakaiannya terbatas. Jika terlalu lama digunakan maka akan langsung error sehingga tidak bisa dipakai lagi, imbuhnya.

Tunggu pengaduan

Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Noviana Andrina mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi. Tugas Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB melakukan pembinaan dan monitoring pelayanan yang ada berdasarkan Undang-Undang No. 25/2019 tentang Pelayanan Publik.

“Ketika ada pengaduan, kita langsung melakukan konfirmasi kepada instansi yang bersangkutan. Tetapi kita tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung, karena mereka sendiri sudah mempunya pengawas internal untuk pelayanan yang mereka berikan,” kata Novi.

Dia mengakui bahwa pelayanan terhadap pembuatan SIM di tanah air masih sulit. Untuk itu, dia menyarankan agar Kepolisian mengubah sistem yang selama ini dilakukan, khususnya dalam hal transparansi. “Seharusnya ada transparansi dari segala aspek dalam pembuatan SIM ini, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, apalagi jika mereka harus selalu mengulang tes, seperti teori dan praktek hingga beberapa kali. Sistemnya harus diubah,” tegas Novi.

Proses pembuatan SIM yang berbelit-belit ini tak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Mantan Walikota Solo ini menegaskan bahwa dirinya tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli). “Saya tidak ingin mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya. Semuanya harus hilang, Praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan public di kantor Presiden, Kamis (28/04) silam.

Dengan dilantiknya Tito Karnavian sebagai Kapolri, masyarakat pun menaruh harapan yang besar untuk mendapatkan pelayanan yang berih dari pungli dan KKN. Apalagi Tito berencana akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Di samping itu system, rekrutmennya akan diperbaiki, karena rekrutmen itu menentukan 70 persen kinerja. “Kalau memilih orang yang tidak tepat, orang yang salah, mereka nanti tidak akan menjadi pelindung pengayom, tapi akan menjadi pengganggu masyarakat,” kata Tito usai dilantik menjadi Kapolri, Rabu (13/07).

Dia menambahkan, dirinya akan mengembangkan rekrutmen, seleksi, pendidikan dan kurikulum dengan baik untuk menghilangkan budaya koruptif. Dia juga akan mengembangkan pengiriman sejumlah anggota polisi muda untuk belajar ke luar negeri dalam program LPDP 70 orang yang berangkat dari Akpol.

READ MORE

Bupati Target Bengkayang Berswasembada Pangan

10.34

•

nasional

Pemda Bengkayang melalui Dinas Pertanian dan Penyuluhan punya target hasilkan 166.225 Ton pangan pada tahun 2015 guna mencapai swasembada pangan seperti yang dicanangkan Pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Penyuluhan Bengkayang, Ir. Yonathan Peno pada saat tanam padi bersama di Desa Cipta Karya, Kamis (28/5).
 

Adapun tanaman pangan yang dimaksud diantaranya padi, jagung dan kedelai. Untuk mencapai target tersebut, Peno menjelaskan akan dilakukan melalui  Gerakan Penerapan Pola Tanam Terpadu (GPTT) dan Program UPSUS (Upaya Khusus) melalui kegiatan optimalisasi lahan dan perbaikan sarana irigasi dengan syarat utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas padi, jagung dan kedelai yang selama ini masih sangat rendah.
 

Sementara, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, M.Pd yang turut hadir dalam kegiatan mengajak agar semua kita bertanggung jawab atas swasembada pangan.
“Tingkatkan produksi dan memperluas lahan-lahan dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi penyumbang gagalnya berswasembada pangan,” ajaknya.
 

Pria yang berencana maju pada Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 ini menambahkan, dirinya bersyukur karena Kalbar masuk nomor 5 dalam hal berswasembada pangan.
“Khusus Bengkayang kita sudah surplus padi, tetapi kita tidak harus puas karena kita wajib membantu Daerah secara umum Kalimantan Barat,” ujarnya.
“Oleh sebab itu, mari kita menjadi provokator swasembada pangan dn berkontribusi bagi Provinsi Kalimantan Barat”, pungkanya.

 Gerakan menanam yang lakukan secara simbolis oleh Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, M.Pd dan diikuti oleh Ketua DPRD Kab. Bengkayang Martinus Kajot, A.Md, Dandim 1202, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bengkayang, Kepala Dinas Pertanian, Camat Sungai Betung dan beberapa anggota DPRD Kab. Bengkayang.

READ MORE