Anas Effendi Diduga Komersilkan Gedung Walikota Jakbar

20.23

•

news

JAKARTA, LIBASS-ONLINE.COM - Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi bersama Event Organizer diduga komersilkan gedung Blok B kantor Walikota Jakarta Barat kepada para pedagang yang berdagang dalam acara bazar yang sering digelar.

Tidak tanggung-tanggung, dugaan dikomersilkannya gedung pemerintah tersebut mencapai puluhan juta rupiah, karena setiap pedagang dipungut biaya sewa tempat (lapak) mulai dari harga Rp 850.000 sampai dengan Rp 2 jutaan/lapak. Menurut informasi, uang tersebut disetorkan kepada pihak Event Organizer (EO).

Selain diduga dikomersilkan, event bazar yang berlangsung sejak Selasa (30/5) sampai Jumat (2/6) pekan ini juga diduga illegal. Pasalnya, tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Jakarta Barat dalam hal ini Bagian Umum Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kepala Bagian Umum Setko Jakarta Barat, Ruswa mengatakan tidak tahu ada bazar berlangsung. “Saya juga kaget ada bazar karena tidak ada koordinasi. Apa mungkin mereka (pedagang) diusir?,” ujar Ruswa di kantornya, Rabu (31/5).

Ruswa mengatakan, bazar yang resmi untuk umum akan dibuka pada tanggal 19 Juni 2017 ini. “Event-nya pasar murah,” kata Ruswa.

Doni (nama samaran-red), salah satu pedagang pakaian mengatakan acara bazar diketahui dari pihak EO melalui media sosial Whatsapp group. “Kita dikasih tahu EO-nya dari group WA dan bazar sudah dua hari ini dan berakhir pada Jumat (2/6) ,” ujarnya.

Untuk mendapatkan tempat, lanjut Doni, pedagang harus melakukan booking tempat 2-3 minggu sebelum acara dimulai, “Kita harus transfer downpayment (DP) sewa tempat 50% dari sewa lapak kepada EO-nya.

Pelunasannya setelah kita loading barang di tempat,” tambah Doni yang diamini temannya, Karti bukan nama sebenarnya.

Karti juga mengaku membayar sewa tempat sebesar Rp 850.000 kepada EO. “Menurut saya sewa sekarang ini lebih murah dibanding pada bulan lalu sebesar Rp 1.200.000.

Kalau di dalam lobi lebih mahal bisa sampai Rp 2 jutaan,” ujar Karti yang mengaku sudah kali kedua berdagang di Bazar kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Hal senada juga disampaikan RK (40), salah satu pedagang sepatu mengatakan acara bazar diketahuinya dari group WA EO. “Kita kan punya group WA, jadi kita dikasih tahu,” ujar RK.

RK mengaku setiap event bazar digelar, EO-nya selalu gonta-ganti sehingga harga tempat tergantung broadchast dari EO-nya. “Sekarang ini saya bayar Rp 800.000,” ujar Ibu Sinaga ini yang sudah bolak-balik berdagang dalam setiap acara bazar digelar.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan, Silviana mengaku tidak tahu menahu ada bazaar. ”Tidak ada koordinasi sama sekali dengan Sudin UMKMP, tahu-tahu sudah pada dagang.

UKM gak ikut campur dengan kegiatan yang tidak terkoordinasi,” ujar Silvi ketika dikonfirnasi wartawan. (red)

READ MORE

Pelaku Pengeroyokan Hingga Tewas di Kosambi Diminta Ditangkap

13.30

•

news

ilustrasi

JAKARTA - Kejadian pengeroyokan terhadap seorang warga di Desa Tegal Kunir yakni, R dihakimi massa di Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri hingga meninggal dunia lantaran diduga kedapatan menjambret telepon genggam milik salah seorang wanita di Jalan Raya Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang..

Menurut informasi yang didapat, R korban pengeroyokan yang diduga melakukan penjambretan awalnya melarikan diri ke salah satu rumah warga Tegal Kunir setelah diteriaki oleh korban penjambretan.

Penghuni rumah yang mengetahui kejadian langsung mengamankan tersangka penjambret agar tidak dihakimi massa, tapi aksi massa tetap tidak bisa dibendung.

Tersangka pelaku penjambretan diketahui meninggal dunia di rumah sakit karena banyak kehilangan darah dan mengalami luka lebam disekujur tubuh.

Setelah kejadian, pihak kepolisian dari Polresta Tangerang berhasil mengamankan 3 orang diduga pelaku pengeroyokan termasuk salah satu penghuni rumah yang awalnya berniat mengamankan tersangka dari amukan massa.

Pihak keluarga warga yang diamankan polisi merasa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak adil karena terduga pelaku pengeroyokan yang diamankan hanya 3 orang, sedangkan dari hasil rekaman video yang beredar di youtube.com, polisi seharusnya bisa mengamankan lebih dari 3 orang. Padahal warga sekitar yang menjadi saksi pun bisa mengungkap siapa pelaku yang ikut melakukan pengeroyokan.

"Saya minta jangan cuma anak saya yang ditangkap, tapi masih banyak pelaku pengeroyokan yang kini belum diamankan," ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya. (tim)

READ MORE

Jelang Ramadhan, Aiptu Dede Sugiono Himabu Kamtibmas ke Pengusaha

16.50

•

Jabodetabek

Aiptu Dede Sugiono saat di Toko Rahmat, salah atu toko yang berada di kawasan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat

JAKARTA, LIBASS-ONLINE.COM - Aiptu Dede Sugiono, Binmas Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat mendatangi salah satu toko di kawasan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Rabu (10/05).

Kedatangan Aiptu Dede Sugiono dalam rangka memberi himbauan kepada para pengusaha tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kunjungan Aiptu Dede Sugiono sesaat setelah melakukan apel bersama di halaman Kantor Kelurahan Tambora. Saat itu apel dipimpin oleh Wakapolsek Tambora AKP Kasranto, SH dilanjutkan kegiatan Door to Door System (DDS) ke warga RT01 RW04 Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora Jakarta Barat bertemu dengan Sdr.Amin dan Lina selaku.karyawan/karyawati di salah satu toko.

Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Dede Sugiono menyampaikan himbauan pesan Kamtibmas  menjelang bulan puasa supaya warga selalu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi pelaku 3 C ( Curat Curas dan Curanmor ) maupun antisipasi kebakaran.

"Apabila menemukan permasalahan-permasalahan di wilayah segera hubungi Bhabinkamtibmas atau Polsek Tambora hotline 087700700900," ujar Dede kepada karyawan toko. (mw)

READ MORE

Dugaan Gratifikasi Bangunan di Jalan Alpukat V Gropet Diperkirakan Mencapai Rp1 Miliar

13.16

•

Jabodetabek

Bangunan saat masih 3 lantai (kiri), Bangunan sudah berdiri 4 setengah lantai dan penindakan penyegelan hari sehari.

JAKARTA, LIBASS-ONLINE.COM – Masa tugas Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal menghitung bulan. Dan prestasi yang terukir selama menjabat akan sirna bilamana Sang Gubernur membiarkan persoalan lapangan yang belum tuntas. Namun di satu sisi, kekalahan Ahok menjadi ‘berkah’ bagi oknum-oknum PNS Pemprov DKI Jakarta, salah satunya di Sudin Cipta Karya (Sebelumnya bernama P2B) Kota Adm Jakbar.

Sudin Cipta Karya Jakbar mempunyai tupoksi untuk melakukan pengawasan dan penertiban bangunan, ternyata mampu mendatangkan ratusan miliar uang pungutan liar (pungli) dari pemilik bangunan. Salah satunya adalah bangunan setinggi empat setengah lantai di Jalan Alpukat V No 5 RT 07/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan (Gropet), Kota Adm Jakbar. Bangunan tersebut berdiri hanya mengantongi IMB Rumah Tinggal atas nama Wiryanto Cahyadi, namun fisik bangunan berupa kos-kosan. 

Bangunan itu seharusnya tidak dibiarkan berdiri empat setengah lantai, dan tidak dibiarkan fisik bangunan menyerupai kos-kosan atau ruko, karena IMB yang diterbitkan adalah IMB Rumah Tinggal. Dapat dipastikan keberadaan bangunan itu jelas melanggar, karena ada perbedaan gambar arsitek yang diajukan saat proses IMB. Gambar arsitek merupakan salah satu syarat untuk pengajuan IMB. Karena IMB tersebut adalah Rumah Tinggal, maka gambar arsitek dipastikan denah rumah tinggal. Namun nasi telah menjadi bubur, kondisi bangunan sudah berdiri empat setengah lantai, dengan denah kos-kosan atau ruko.

Timbul pertanyaan, mengapa Seksie Cipta Karya Kecamatan Gropet dan Sudin Cipta Karya Jakbar tidak melakukan penindakan pembongkaran? 

Menurut pekerja bangunan saat dikonfirmasi LIBASS ONLINE, bangunan itu pernah disegel oleh ‘orang DKI’ (sebutan untuk PNS DKI), namun hanya berumur sehari saja. Sungguh luar biasa, bangunan itu hanya disegel sehari, dan kemudian segel itu dicopot. Dengan adanya kejadian itu, ada dugaan oknum Cipta Karya Jakbar, baik di Sudin dan Kecamatan Gropet, terkesan “bela mati” bangunan yang menyalahi perizinan tersebut.

Kasie Penertiban Sudin Cipta Karya Jakbar, Sodik, Selasa (11/4), di ruang kerjanya, mengatakan bahwa persoalan bangunan yang terletak di Jalan Alpukat V No 5 RT 07 RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan (Gropet), akan segera ditindaklanjuti (TL) oleh pihaknya. Namun sampai saat ini tidak jelas tindak lanjutnya, bahkan efek dari tindak lanjut itu hanya segel bangunan berumur sehari.

Kemudian, Kasie Pengawasan Sudin Cipta Karya Jakbar, Ucok Pane, Kamis (27/4), menjelaskan bahwa bangunan ber-IMB rumah tinggal adalah tupoksi Kecamatan. 

Timbul pertanyaan lagi, walaupun Seksie Cipta Karya Kecamatan Gropet mempunyai pengawasan dan penertiban untuk bangunan ber-IMB Rumah Tinggal, dan membiarkan bangunan di Jalan Alpukat V No 5 RT 07/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, berdiri hingga empat setengah lantai dan segel bangunan hanya sehari, berarti tupoksi Seksie kecamatan tersebut tidak berjalan. Bila pihak Seksie kecamatan tidak mampu menjalankan tupoksinya, apakah pihak Sudin Cipta Karya akan berdiam diri/lepas tangan? Ketika disinggung hal itu, Ucok Pane tidak menjawab.

Dari rentetan peristiwa itu, ada dugaan gratifikasi telah mengalir ke oknum Cipta Karya. Tidak diketahui jumlah pastinya, namun diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar. Mengapa demikian, oknum Cipta Karya Jakbar terkesan “bela mati” bangunan itu, dan membiarkan pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh pemilik bangunan. Sebab ada rumor beredar, bahwa bila sudah menyetor ke oknum Cipta Karya, dipastikan bangunan itu akan aman dari penindakan dan sanksi lainnya. Apakah ini yang terjadi pada bangunan di Jalan Alpukat V Gropet? Hanya Sudin Cipta Karya Jakbar yang mengetahuinya.

Perlu diketahui, berdasarkan data dari PTSP, lokasi bangunan yang terletak di Jalan Alpukat V No 5 RT 07 RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara, masuk zonasi R4, dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 50 persen dan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1,5 persen.

Bangunan tersebut sudah jelas melanggar Perda DKI Jakarta No 7 tahun 2010 tentang bangunan di Provinsi DKI Jakarta dan Pergub DKI Jakarta No 128 tahun 2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran bangunan dan gedung. Serta telah melanggar Undang-undang RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Perda KDKI No 1 tahun 2014 tentang RDTR dan Zonasi. Selain itu, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi pidana karena mencopot segel bangunan. (mw)

READ MORE

Pilkada DKI Putaran 2, Pemerintah dan KPU Sepakati 5 Hal Ini

09.44

•

Jabodetabek

Pemerintah DKI Jakarta akan membantu KPU dalam menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada putaran kedua. Dalam rapat evaluasi pilkada yang melibatkan Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono dan Ketua KPU DKI Sumarno, ada 5 hal yang disepakati.

Pertama, mereka yang tinggal di apartemen, korban penggusuran dan penduduk DKI tidak tinggal di Jakarta akan didatangi dan didata untuk dimasukkan dalam DPT. Menurut Sumarsono, untuk mereka yang tinggal di rumah susun sudah bisa ditangani. "Mereka yang belum terdaftar harus masuk dulu dalam database," ungkap Sumarsono di Balai Kota, Rabu 8 Maret 2017.

Sumarsono mengatakan, terdapat 5.530 pemilih yang belum masuk dalam daftar DPT. "Untuk itu kami akan melakukan pengejaran ke apartemen-apartemen yang kemarin bermasalah," kata Sumarsono. Kedua, Sumarsono menjelaskan, nantinya warga yang belum terekam dalam data, harus dipastikan masuk di database pemerintah baru kemudian diterbitkan surat keterangan. Sehingga bila nanti belum ada blangko KTP, mereka bisa menggunakan surat tersebut.

Ketiga, pemerintah DKI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KPU sepakat akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ini upaya untuk mengurangi salah tafsir yang selama ini terjadi. "Bimtek hanya untuk KPPS yang memilik peran sentral," ungkap Sumarno.

Keempat, kawasan yang dilarang didirikan TPS akan dipertegas, contohnya kawasan markas TNI. Terakhir atau kelima, mengenai TPS di rumah sakit, dan setuju adanya tambahan surat keterangan sehat dari dokter. Hal ini untuk mengantisipasi pasien yang tidak sehat secara psikis untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun, ada satu poin yang belum mencapai kesepakatan. Yaitu, mengenai pengeluaran surat keterangan yang dikeluarkan satu hari sebelum pilkada. KPU DKI merasa kewalahan bila jumlah DPT membludak. Namun, bila dikeluarkan surat keterangan saat penetapan DPT, hal ini dirasa terlalu lama. "Kalau membludak hingga ratusan, dipastikan DPT tidak cukup," ungkap Sumarno. 

READ MORE

Menyimak Janji Ahok yang Dibeberkannya bila Ia Terpilih lagi Jadi Gubernur DKI Jakarta

09.42

•

Jabodetabek

Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berjanji akan bekerja lebih cepat jika ia memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Dia juga mengatakan, sudah berpengalaman memimpin Ibu Kota merupakan kelebihannya dibanding calon gubernur lain.

"Tentu kami akan bekerja lebih cepat. Kalau saya dipilih lagi (jadi gubernur), Oktober akan dilantik dan kami akan bekerja lebih cepat dan sudah tahu apa yang akan dilakukan," kata Ahok, di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Selain itu, Ahok mengatakan, relawan menjadi salah satu unsur yang membantunya untuk dapat merealisasikan berbagai kebijakan itu.

Relawan, kata dia, harus dapat menjadi pemerhati lingkungan. Hal yang terpenting, lanjut Ahok, adalah menyamakan presepsi untuk dapat membangun Jakarta.

"Kita ini bekerja di pemerintahan itu harus jadi pemerhati rakyat. Makanya saya suruh (relawan) cari mana (warga) yang kesulitan, sakit, atau butuh Kartu Jakarta Pintar (KJP)," kata Ahok.

Dia menginginkan relawan dapat mendata anak mana saja yang belum mendapatkan KJP.

Kemudian, dia meminta warga melaporkan warga mana yang belum mendapat BPJS Kesehatan.

Selain itu, Ahok ingin warga melaporkan tetangganya yang sakit dan tak mampu berobat.

Ahok pun menyebar nomor teleponnya yang dikhususkan untuk menerima aduan warga, yakni 0811944728.

"Laporkan juga kalau ada warga yang butuh kursi roda, ijazahnya nyangkut. Kami juga punya program 'ganti atap' untuk rumah warga yang mau ambruk, akan diganti atapnya dengan baja ringan," kata Ahok.

Adapun Ahok berpasangan dengan calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pasangan petahana ini harus bersaing dengan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ahok-Djarot diusung oleh empat partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.  

READ MORE

Jalur MRT ke Ancol Ditolak DPRD, Sumarsono Lapor Menteri Rini

09.40

•

Jabodetabek

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku mengadukan masalah yang terjadi antara eksekutif dengan DPRD DKI Jakarta terkait usulan pemindahan lokasi Depo mass rapid transportation (MRT) kepada Menteri BUMN Rini Sumarno. Awalnya pemerintah hendak meminta DPRD DKI menyetujui penambahan koridor MRT dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan-dan Ancol Timur.

Padahal sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun rute MRT dari Bundaran HI ke Kampung Bandan. Alasan penambahan koridor ini disebut karena luasan lahan untuk depo di kawasan Kampung Bandan tak mencukupi. Lahan tersebut merupakan milik PT KAI dan telah dikerjasamakan dengan pihak lain.

"Hari ini akan diselesaikan oleh Menteri BUMN (Rini Sumarno), beliau janji dalam satu dua hari ini akan diberikan klarifikasi, penjelasan," ujar Soni di Balai Kota pada Senin, 13 Maret 2017. Soni mengatakan sebelum ada saran dari Rini, pihaknya akan menjalankan pembangunan rute yang sudah ada, yakni Bundaran HI-Kampung Bandan.

"Habis itu akan dibikin TOD," tutur dia. Rini sudah berjanji ke Sumarno akan menyelesaikan permasalahan lahan yang dihadapi PT MRT. Hal ini yang sebelumnya mendasari depo MRT dipindah ke Ancol Timur. Tapi usulan itu ditolak DPRD DKI dengan alasan akan berdampak pada pembengkakan anggaran.

Menurut Soni, sebaiknya pembangunan MRT tidak berhenti di satu titik. Kata dia, ada beberapa fase pembangunan MRT di Jakarta. Namun sejauh ini pemerintah DKI akan memprioritaskan pembangunan tahap awal MRT rute Bundaran HI-Kampung Bandan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik penambahan koridor MRT Kampung Bandan-Ancol Timur. Dia menjelaskan sudah ada kereta rel listrik Jabodetabek dari Kampung Bandan, Jakarta Kota ke Ancol yang telah beroperasi sejak tahun lalu. "Pakai kereta yang sudah ada juga bisa. Kenapa perlu mengeluarkan Rp 11,7 triliun untuk bangun infrastruktur baru MRT Jakarta," kata dia.

READ MORE

Diduga Tak Becus Kerja, Prestasi Kontraktor dan Konsultan Pengawas Terancam Dipangkas

16.00

•

Jabodetabek

Di Cengkareng melangsir pakai engkel:'kulit'-nya Tiga Roda, 'isi'-nya pioner.

JAKARTA, LIBASS-ONLINE.COM  – Peran Konsultan Pengawas pada suatu kegiatan konstruksi sangat dibutuhkan untuk meringankan beban kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan kata lain, tugas pengawasan PPK sudah diambil alih oleh konsultan pengawasan. Dan dalam pelaksanaannya, konsultan pengawas cukup melaporkan progress pekerjaan kepada PPK. Intinya, konsultan pengawas adalah perpanjangan tangan dari owner untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan, dengan output agar pelaksanaan berjalan sesuai schedule.

Namun apa jadinya bila konsultan pengawas melakukan manipulasi, atau berkolaborasi dengan pelaksana pekerjaan untuk mencuri spek, serta membiarkan pelaksana bekerja sesuka hatinya?

Inilah fakta yang terlihat pada pelaksanaan betonisasi di Sudin Bina Marga Jakarta Barat. Tugas Konsultan Pengawas terlihat hanya sebagai tukang foto di lokasi pekerjaan. Dari delapan lokasi betonisasi jalan di Jakbar, hampir dipastikan konsultan pengawas hanya sebagai tukang foto.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan kontraktor pelaksana selalu dibiarkan oleh konsultan pengawas. Tidak ada teguran dari konsultan pengawas, bahkan konsultan pengawas memberikan ide pikiran untuk memanipulasi time schedule mobilisasi kendaraan batching plant dari base camp menuju lokasi proyek.

Bukan itu saja, kendaraan batching plant yang seharusnya sebelum digelar harus dilakukan test slump, juga dibiarkan saja tanpa teguran dari konsultan pengawas. Hal ini hampir terjadi di delapan lokasi pekerjaan.

Kemudian, untuk menggelar coran, Sudin Bina Marga telah menetapkan tidak boleh melangsir menggunakan gerobak, namun dilapangan masih banyak yang menggunakan gerobak dan tidak ada teguran dari konsultan pengawas.

Ada pula coran yang digelar sudah tidak layak pakai, namun dibiarkan digelar oleh kontraktor pelaksana, dan hal ini terjadi di Kecamatan Gropet, Kalideres, Cengkareng, Tambora dan lainnya.

Ada pula yang memanipulasi time untuk mobilisasi kendaraan batching plant, dan hal ini hampir terjadi di delapan lokasi pekerjaan. Selanjutnya, kendaraan batching plant yang digunakan pun beraneka macam untuk satu lokasi, dan hal ini pun tidak boleh dilakukan. Anehnya, konsultan pengawas yang mengetahui detail tentang hal itu, justru dibiarkan.

Ketua Umum Lembaga Pemantau Aparatur Negara (LAPAN), Gintar Hasugian, mengatakan bahwa PPK Sudin Bina Marga Jakbar harus tegas dalam melakukan pengendalian pengawasan kepada para kontraktor pelaksana dan konsultan pengawasan.

Bila tidak tegas, ungkap Gintar, diduga PPK ada apa-apanya dengan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Gintar pun mengakui bahwa saat ini banyak konsultan pengawas yang mendapat kontrak di Bina Marga, namun kerjanya hanya sebagai tukang foto saja.

“Tupoksinya (konsultan pengawas) tidak berjalan,” ujar Gintar.

Di Kalideres melangsir pakai gerobak (kiri), Di Tamansari duiker pakai kayu kaso. (kanan)

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Jakbar LSM Lembaga Monitoring Pembangunan dan Aset Negara (Lempara), Parlin ST, terkait pelaksanaan betonisasi di Sudin Bina Marga Jakbar. Dikatakan Parlin, bahwa fungsi pengendalian pengawasan yang melekat pada PPK tidak terlaksana optimal, karena masih banyak kontraktor pelaksana yang berkongkalikong dengan konsultan pengawas di lokasi pekerjaan.

“Konsultan Pengawas-nya abal-abal, kontraktor pelaksananya juga pasti abal-abal. Kalau kita laporkan ke PPK, justru PPK-nya marah-marah. Kalau berani bayar full atau dipotong 20 persen pekerjaan di delapan kecamatan, saya angkat topi untuk PPK Sudin Bina Marga Jakbar. Kita lihat saja seperti apa hasil akhirnya, LSM Lempara akan pantau sampai tuntas,” tegas Parlin. (mw)

READ MORE

Kasudin Bina Marga Jakbar Alergi Wartawan

12.41

•

Jabodetabek

Yusmada Faizal, Kadis Bina Marga Prov DKI Jakarta

JAKARTA, LIBASS-ONLINE.COM - Suasana keakraban antara aparat pejabat Suku Dinas (Kasudin) Bina Marga dengan LSM, pekan lalu, tiba-tiba tegang. Junaedi Nelman, sang kasudin marah mendapat pertanyaan dari seorang pegiat LSM terkait pelaksanaan peningkatan jalan di delapan wilayah di Jakarta Barat.

Peristiwa itu terjadi saat Parlin, ST dari Lembaga Monitoring Pembangunan dan Aset Negara (Lempara) mengajukan pertanyaan seputar test slump (uji yang dilakukan untuk mengetahui mutu beton-Red) sebelum pembetonan dilakukan di berbagai proyek itu.

"Apakah test slump sebelum beton dilakukan atau tidak? Karena hasil pantauan kami di lokasi proyek plant yang digelar tidak di test slump padahal kasudin pernah mengatakan seharusnya di-test slump lebih dulu kalau sudah layak kemudian digelar," tanya Parlin di hadapan awak media di kantor Sudin Bina Marga Jakbar.

Mendengar itu, suara Junaedi pun langsung meninggi. Dia sepertinya tidak suka persoalan itu terus dicecar kalangan LSM.

"Kamu tahu nggak saya capek dari lapangan, saya tidak suka itu terus yang ditanyakan. Kami sudah bilang kepada pelaksananya. Saya tidak suka pertanyaan dia bolak balik tanya," kata Junaedi marah sembari menendang pintu masuk ruang kantor Sudin Bina Marga gedung B lantai 9 Jakbar.

Awak media yang melihat kondisi itu juga kaget. Mereka mempertanyakan ada apa sampai seorang kasudin membentak-bentak dan menendang pintu.

Budi, salah seorang wartawan, kemudian mencoba untuk mempertanyakan hal itu kepada Junaedi, sebab tidak pernah dia melihat ada pejabat yang menendang pintu. Apalagi sebelumnya Parlin menyebut-nyebut test plump tidak dilakukan di proyek jalan di delapan kecamatan di Jakarta Barat itu.

"Memang harus di-test slump terlebih dahulu sebelum digelar," jawab Junaedi kemudian.

Terkait pertanyaan apakah pembesian dowel posisinya bisa miring atau tidak, Junedi menjawab dowel memang tidak bisa miring harus lurus.

Budi sendiri menyayangkan sikap Junaedi yang langsung marah-marah menghadapi pertanyaan kalangan LSM ini.

"Yang saya dengar sendiri Parlin hanya menanyakan, masalah test slump tapi tidak tau ada masalah apa dia langsung membentak dan menendang pintu. Itu bukan teladan yang baik," sambungnya. (tim)

READ MORE

Aset Kota Bekasi Menyusut Rp2,5 Triliun

10.31

•

Jabodetabek

Pemkot Bekasi menyatakan aset wilayahnya menyusut hingga triliunan rupiah pada tahun 2015. Berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aset Kota Bekasi bisa naik hingga Rp 1 triliun lebih.

”Akhir tahun 2015, aset Kota Bekasi turun mencapai Rp2,5 trilun,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Widodo Indrijantoro, Minggu 3 April 2016 kemarin. Padahal, dipertengahan tahun yang sama aset daerah mencapai Rp7,8 triliun. Sehingga, lanjut dia, saat ini aset milik Kota Bekasi berjumlah Rp5,3 triliun. Menurutnya, penyusutan aset ini bukan karena hilang, dicuri atau dijual-belikan oleh oknum pegawai. Akan tetapi karena pemda menganut sistem pengelolaan keuangan yang baru, yakni berbasis akrual.

Berbeda tahun sebelumnya, pemda masih mengacu sistem keuangan berbasis kas. Karena, basis kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas (barang) diterima atau dikeluarkan. Sedangkan, basis akrual mencatat transaksi saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Tak hanya itu, nilai suatu barang dalam sistem basis kas akan selalu sama atau tidak ada penurunan harga dari tahun ke tahun. Berbeda dengan basis akrual yang mampu memproyeksikan nilai suatu barang dari tahun ke tahun.”Penyusutan itu karena berbeda sistem,” katanya. Widodo mencontohkan dalam sistem basis kas, harga sebuah mobil yang sudah dibeli bertahun-tahun akan tetap sama nilainya seperti mobil baru. Padahal bila dilihat realitanya, harga mobil cenderung turun tiap tahunnya.  Misalnya harga mobill merak A kita beli Rp200 juta. Nanti lima tahun kemudian akan tetap tercatat harganya Rp200 juta. Dalam sistem basis akrual yang mampu menaksir harga atau nilai barang sesuai realita.

”Jadi sistem basis akrual lebih akuntabel dan realistis dibanding basis kas, dan saat ini kami gunakan,” ujarnya. Widodo menambahkan, penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti ini mengacu PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam regulasi itu, pemda diwajibkan menggunakan sistem berbasis akrual karena lebih realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penyusutan yang dimiliki BPKAD Kota Bekasi, ada tujuh Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tercatat, yaitu tanah Rp1,44 triliun; peralatan mesin Rp347 miliar, gedung bangunan Rp1,77 triliun, jalan irigasi jaringan Rp1,55 triliun.

Aset tetap lainnya Rp66 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp178 miliar dan peralatan mesin Rp332 juta. Dari tujuh KIB tersebut, ada satu yang penyusutannya paling besar yaitu jalan irigasi jaringan. Sebelum ada sistem akrual itu, nilai aset dalam poin tersebut mencapai Rp1,6 triliun.

READ MORE

Karyawan Mitra PT KP2Tel Telkom Sigap Tanggapi Keluhan Pelanggan

11.16

•

Jabodetabek

Arif Rahman Hakim dan Muchlis, Karyawan Mitra PT KP2Tel Telkom
saat sedang memenuhi keluhan pelanggan

JAKARTA, LIBASS- Online - Terkait keluhan internet pelanggan yang telah disampaikan pada Minggu (14/02/2016) ke 147 tidak direspon oleh pihak Telkom Indonesia. Pasalnya, datangnya karyawan mitra PT KP2Tel Telkom mendatangi pelanggan karena atas permintaan pelanggan itu sendiri via telpon selular.

Arif Rahman Hakim dan Muchlis, dua orang karyawan mitra PT KP2Tel Telkom yang sigap menanggapi keluhan pelanggan karena ditelpon, Senin (15/02/2016).

Saat mereka datang, keluhan pelanggan dengan nomor pelanggan 122602225514 langsung direspon dengan cara mengecek kerusakan yang dialami pelangga terkait tidak tersambungnya koneksi internet.

Alhasil, dalam waktu 5 menit dua orang karyawan tersebut dapat mengatasi keluhan internet pelanggan yang sejak 1 hari yang lalu hanya mandapat respon dari 147 dan akun twitter telkom @TelkomCare harap menunggu dan menunggu.

Kinerja 147 diharap lebih dari sekedar menerima laporan, tapi harus juga segera merespon keluhan palanggan.(red)

READ MORE

Lambannya Pelayanan Telkom Speedy Atasi Keluhan Pelanggan

10.03

•

Jabodetabek

Jakarta, LIBASS Online - Telkom speedy salah satu produk Telkom Indonesia penyedian layanan internet di indonesia diduga lamban dalam mengatasi keluhan pelanggan setianya.

Pasalnya, salah satu pelanggan dengan nomor pelanggan 122602225xxx melaporkan keluhan terkait tidak adanya koneksi internet, Minggu (14/02/2015) sekiar pukul 12.30 WIB ke nomor telepon 147 dan diterima dengan nomor laporan IN2402552 tidak juga kunjung ada perubahan.

Dalam isi pesan singkat, Telkom 147 menyampaikan kepada pelanggan bahwa keadaan internet yang tidak bisa konek/tersambung telah di cek dan sedang dalam proses perbaikan.

"Plg yth, lap ggn Inet no 122602225xxx dgn tiket no IN2402552 telah di cek dan sdg dalam proses perbaikan, mhn maaf atas ketidaknyamanannya, tks," pesan Telkom 147.

Setelah menunggu lama, pelanggan kembali menghubungi 147. Menurut keterangan operator 147 bahwa laporan tersebut sudah dikategorikan Urgent alias penting. Tapi sampai waktu yang ditunggu-tunggu, kedaan koneksi internet pun tidak kunjung tersambung.

Tidak puas pelanggan menyampaikan keluhan ke 147, kemudian pelanggan menyampaikan keluhan melalui Twitter.com dengan akun Telkom Care atau @TelkomCare.

Menurut @TelkomCare melalui pesan twitter mengatakan bahwa Internet pelanggan dalam keadaan Down, alias tidak aktif.

"Kami cek inetnya down ya Kak, terkait terkendalanya, silahkan infokan CP yang aktif‎, utk kami bantu pelaporannya. Trims," kata Telkom Care dalam pesan Twitter.

Begitu pentingnya koneksi internet yang dibutuhkan pelanggan yang juga sebuah kantpr redaksi sebuah majalah nasional, pada pukul 01.00 WIB coba menghubungi kembali @TelkomCare. Alhasil jawaban dari konfirmasi keluhan belum juga terselesaikan, @TelkomCare menjawab dengan pesan singkat bahwa kendala sedang dalam koordinasi dan penanganan. Kembali pelanggan hanya diminta menunggu.

Saat disampaikan kembali keluhan, @TelkomCare menjawab bahwa kendala yabg terjadi sudah diteruskan, dan pelanggan kembali diminta untuk.menunggu.

"Pagi Kak, terkait kendala sudah kami follow up ya. Berkenan menunggu perbaikannya. Thx," pesan @TelkomCare. 

Saat ditanya pelanggan mengapa baru di follow up, @TelkomCare berdalih follow up yang dimaksud adalah follow up agar ada percepatan untuk proses perbaikan.

Kata manis pun keluar melalui pesan Twitter. "Maaf atas kendalanya. Kami selalu upayakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan Telkom ya," kata @TelkomCare.

Upaya seperti apa yang dilakukan Telkom Indonesia dala mengatasi keluhan pelanggan. Apakah hanya meminta pelanggannya untuk menunggu dan menunggu, berkenan dan berkenan?.

Tidak ada kepastian kapan koneksi internet pelanggan akan normal kembali. Padahal siang harinya status laporan menurit operator 147 "Urgent". Kalau memang Urgent, mengapa hingga esok harinya koneksi internet belum juga tersambung.

Apa memang karena pelanggan melaporkan keluhannya pada hari Minggu, yang notabene para pegawai lapangan dalam.keadaan libur, atau mungkin pada hari Minggu tidak mau diganggu dan mengesokan hari untuk memperbaiki koneksi internet yang dikeluhkan. (red)

READ MORE

Baru Menjabat Kepala BPN Jakbar, Suminto Bikin Program Unggulan

13.40

•

Jabodetabek

Drs. Suminto, M.Si

Jakarta, LIBASS Online -- Baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Suminto membuat trobosan baru dalam melayani masyarakat yang berada di Jakarta Barat dengan membuat situs.

Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Barat menggelar konfrensi pers tentang pelayanan publik dengan mengundang beberapa awak media massa di ruang pertemuan BPN Jakbar, Selasa (21/4).

Dalam pertemuan tersebut Drs Sumanto Msi, Kepala Kantor BPN Jakarta Barat memaparkan, guna memperbaiki pelayanan publik BPN Jakarta Barat telah melaunchingkan website layanan informasi tanpa batas lintas.bpnjakbaronline.com yang kini bisa di akses oleh masyarakat dimananapun berada via layanan internet.

Lebih lanjut dijelaskannya, lintas terbagi menjadi 2 yakni internal dan eksternal. Lintas juga bisa digunakan sebagai konsultasi di bidang masing-masing, kami bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat seputar keluhan-keluhan pertanahan di wilayah Jakarta Barat.

“Hanya BPN Jakbar yang baru menerapkan program lintas, keunggulan lintas apabila masyarakat kurang puas melalui jawaban operator bisa disambungkan kepada pejabat berwenang bahkan kepada kepala kantor BPN Jakbar sekaligus,” kata Sumanto.

Sumanto berharap pelayanan BPN Jakbar bisa memuaskan masyarakat dan menjadi pilot project bagi BPN di Indonesia. Selain itu kantor BPN juga melayani masyarakat pada hari sabtu dan minggu mulai dari pukul 09.00-13.00 WIB.

Kini segala pelayanan terkait dengan pertanahan diwilayah Jakarta Barat bisa lebih mudah dilakukan, masyarakat bisa mengadukan keluhan langsung kepada Kepala Kantor BPN jakbar jika diperlukan. 

Program yang diciptakan oleh tangan dinginya Suminto patut dicontoh oleh kantor BPN lain yang ada di Indonesia. (Wali)

READ MORE

BPN Jakarta Barat Punya Terobosan Baru

13.34

•

Jabodetabek

Drs. Suminto M.Si., Kepala BPN Jakarta Barat

Jakarta, LIBASS Online -- Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat menggelar konfrensi pers tentang pelayanan publik dengan mengundang beberapa awak media massa di ruang pertemuan BPN Jakbar, Selasa (21/4).

Dalam pertemuan tersebut Drs Sumanto Msi, Kepala Kantor BPN Jakarta Barat memaparkan, guna memperbaiki pelayanan publik BPN Jakarta Barat telah membuat website/situs layanan informasi tanpa batas lintas.bpnjakbaronline.com yang kini bisa di akses oleh masyarakat dimananapun berada via layanan internet.

Lebih lanjut dijelaskannya, Lintas terbagi menjadi 2 yakni internal dan eksternal. Lintas juga bisa digunakan sebagai konsultasi di bidang masing-masing. 

"Kami bisa menjelaskan secara detail kepada masyarakat seputar keluhan-keluhan pertanahan di wilayah Jakarta Barat," ujar Suminto.

“Hanya BPN Jakbar yang baru menerapkan program lintas, keunggulan lintas apabila masyarakat kurang puas melalui jawaban operator bisa disambungkan kepada pejabat berwenang bahkan kepada kepala kantor BPN Jakbar sekaligus,” kata Sumanto.

Sumanto berharap pelayanan BPN Jakbar bisa memuaskan masyarakat dan menjadi pilot project bagi BPN di Indonesia. Selain itu kantor BPN juga melayani masyarakat pada hari sabtu dan minggu mulai dari pukul 09.00-13.00 WIB.

Kini segala pelayanan terkait dengan pertanahan diwilayah Jakarta Barat bisa lebih mudah dilakukan, masyarakat bisa mengadukan keluhan langsung kepada Kepala Kantor BPN jakbar jika diperlukan.(Wali)

READ MORE

Di Jalan Meruya Utara Ada Lubang Menganga, Diduga Sudin PU Jakbar Cuek

06.45

•

Jabodetabek

Jakarta, www.libass-online.com -- Jika anda ingin melewati jalan Meruya Utara diharapkan berhati-hati. Disebabkan lantaran jalan tersebut rusak parah. Tepatnya dimulai dari depan Kantor Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat hingga pertigaan jalan Meruya Utara.Senin (23/06/14). 

Dari pantauan MPP di lapangan, lubang jalan tersebut menganga dengan lebar bahkan amat dalam, dan juga mirip lautan jika digenangi air hujan. 

Rohman (40), warga Meruya Utara mengatakan, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung satu tahun lebih dan lobangya pun amat dalam.

"Jalan tersebut memang parah mas, sampe-sampe ada juga motor yang terjatuh lantaran terpeleset." Ujar Rohman. 

Dirinya pun berharap agar Dinas terkait memperhatikan jalan tersebut, dikarenakan jalan itu sering dilewati setiap harinya oleh pegawai Dukcapil yang ingin berkantor. Akibat jalan yang menganga sudah lebih dari satu tahun tersebut, diduga keras Sudin PU Jakarta Barat tutup mata dan terkesan cuek. Akibatnya banyak pengendara motor yang ingin mengurus surat-surat di Sudin Dukcapil terjatuh karena terpeleset ataupun tidak mengetahui kalau jalan tersebut berlobang lantaran digenangi air (INDRA.O)

READ MORE

SMPN 169 Kalideres Dipadati Calon Siswa Baru

16.56

•

Jabodetabek

Jakarta -- Pendaftaran para calon siswa untuk mendapatkan nomer PIN khususnya para calon siswa yang ingin daftar ke sekolah SMP Negeri sudah dibuka hari ini.

Para orang tua calon siswa SMP pun begitu antusias ingin mendaftarkan anaknya agar bisa masuk ke sekolah SMP Negeri.

Pantauan awak media, di sekolah SMPN169 Kalideres, Jakarta Barat antrian begitu panjang hingga membuat petugas kerja sangat extra. Senin(23/06/14).

"Saya antri dari jam 7 pagi disini biar cepat dapet nomer PIN untuk anak saya." Terang Wawan(45) salah seorang orang tua calon siswa.

Dirinya berharap anaknya masuk di sekolah negeri Seperti diketahui para orang tua calon siswa yang sudah mendapatkan nomer Pin, segera melakukan pendaftaran verifikasi ke sekolah yang dituju melalui pendaftaran online. (INDRA.O)

READ MORE

Petugas Kebersihan Semarakkan Jakarnaval 2014

10.10

•

Jabodetabek

Momen Jakarnaval yang dihadiri ratusan ribu warga Jakarta ini tidak kami sia-siakan. Kami manfaatkan untuk berkampanye secara kreatif mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan,“ kata Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Selain itu, kata Ediningtyas, pihaknya juga menggelar defile sarana kebersihan. “Masyarakat dapat menyaksikan secara langsung, berbagai jenis kendaraan kebersihan seperti sepeda gerobak, gerobak motor, truk arm roll, truk tipper, truk tangki, toilet mobile, dan whell loader,” ujarnya.

Ia menambahkan, walaupun turut serta menyemarakkan Jakarnaval 2014, petugas kebersihhan tetap berkomitmen menunaikan tugas membersihkan sampah yang bertebaran di kawasan perayaan HUT ke-487 Kota Jakarta ini.

"Petugas kebersihan yang tidak turut serta parade disiagakan di sejumlah lokasi untuk membersihkan sampah yang berserakan," tambahnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama memberikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan para petugas kebersihan. Dedikasi tinggi petugas kebersihan terlihat pada saat perayaan Jakarta Night Festival (JNF) 2014.

Kepala dinas bersama wakilnya memimpin ratusan petugas kebersihan untuk membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), usai perayaan JNF 2014.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan yang bekerja dari malam hingga subuh untuk membersihkan kawasan Monas. Ini merupakan suatu bentuk dedikasi yang luar biasa," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.

Jakarnaval sebagai bagian acara perayaan HUT ke-487 kota Jakarta digelar Minggu (22/6) sore, dari pukul 15.00-18.00 WIB. Pada tahun ini, acara karnaval budaya itu akan mengambil tema "Keajaiban Topeng Nusantara".

READ MORE

Anak jalanan mengemis rata-rata disuruh orang tua

14.29

•

Jabodetabek

80 Persen anak jalanan disuruh para orang tua mereka untuk meminta-minta di jalanan. Para orang tua yang malas menyuruh anak mereka untuk mencari uang dengan mengamen dan mengemis.

"Hasil penelitian kami menemukan 80 persen anak jalanan diperintah orang tua. Karena miskin, orang tua menyuruh anaknya meminta-minta di tempat tertentu," kata Salim Segaf Al Jufri di Lampung Tengah, Minggu (23/3). Demikian dikutip dari antara.

Karena itu, Salim mengatakan orang tua dari rumah tangga miskin dan sangat miskin harus diberdayakan untuk mencegah munculnya anak jalanan.

"Kemensos menargetkan akhir 2014 sudah tidak ada lagi anak jalanan. Kalau hanya Kemensos tentu tidak akan berhasil. Perlu peran pemerintah daerah dan masyarakat," tuturnya.

Salim mengatakan target 2014 bebas anak jalan masih terus berjalan. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah juga harus ikut menangani.

"Target memang harus spektakuler dan menantang. Apakah akan berhasil? Kita lihat akhir tahun 2014. Namun jangan berpikir kalau tidak berhasil lalu berhenti. Penanganan harus terus berjalan," katanya.

Salim mengatakan permasalahan anak jalanan paling banyak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan. Namun, anak-anak jalanan itu bukan berasal dari daerah tersebut.

"Penyelesaiannya bukan di kota-kota besar. Permasalahan harus diselesaikan di daerah asal anak-anak jalanan itu. Mereka harus diberdayakan di sana," ujarnya.

READ MORE

Dr. Ipong Hembing Putra Terpilih sebagai Sekjen PITI Periode 2013 – 2017

14.28

•

Jabodetabek

Jakarta – Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang didirikan di Jakarta pada 14 April 1961 telah memilih Dr. Ipong Hembing Putra sebagai Sekjen PITI periode 2013 – 2017.

Sabtu (22/3) bertempat di kediaman Dr. Ipong di Jalan Gedong Panjang Jakarta Utara, diadakan Tasyakuran atas terpilihnya beliau selaku Sekjen PITI periode 2013-2014.

Acara yang bertema Silaturahmi tersebut dihadiri oleh H. Ramdhan Effendi (Anton Medan) selaku Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan para Pejabat serta para ulama setempat.

Pada acara tersebut, Anton Medan berkesempatan memberikan sambutan sekaligus ceramah agama yang berisi diantaranya bahwa pada Pemilu 2014 PITI tidak mau dipolitisir dan tidak berpolitik.

“PITI tidak dipolitisir dan tidak berpolitik. Piti tidak mengarahkan anggotanya untuk memilih siapa saja dalam Pileg dan Pilpres. PITI memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih siapa saja,” tegas H. Anton dalam ceramahnya.

Pada acara tersebut PITI pun akan berencana mengadakan pengobatan gratis untuk warga Jakarta.

“Kami berencana akan mengadakan pengobatan gratis bagi warga Jakarta,” Ujar Dr. Ipong dalam sambutannya.

READ MORE